Constructed By: Farez Mohammed
Akhir-akhir ini demo penolakan tentang adanya mesin ATM kondom sering terjadi diberbagai daerah, misalnya di Bogor, Yogyakarta, Bandung, NTB, Medan dan lain sebagainya. Media massa sebagai sarana transformasi pun juga sering menyiarkan atau menerbitkan tentang kontroversi pengadaan ATM kondom ini. Seperti ATM bank, pemilik kartu ATM kondom bebas mengambil kondom semau dia. Meski ATM kondom diperuntukkan bagi mereka yang sudah berkeluarga, tapi tidak dilarang bagi siapa saja yang punya kartu. Berita tentang ATM kondom memang tidak mengada-ada. Cring...cring...cring... masukkan tiga buah uang logam lima ratus rupiah ke dalam ATM, secara otomatis nanti akan keluar sebuah kotak kondom merek "Artika" berisi 3 buah. Pilihan aroma terserah pembeli. Ada lima buah tombol untuk memilih kondom dengan aroma yang diinginkan, pisang, cokelat, atau stroberi . Harga Rp 1.500,00 adalah harga sesudah disubsidi. Di apotek harga untuk kondom yang sama mencapai Rp 3.500,00 per kotak, murah dan mudah bukan?
ATM kondom ini adalah sebuah program WHO, selaku salah satu lembaga PBB yang menangani masalah kesehatan, kemudian di Indonesia program ini dijalankan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional). Dalam laporan PBB, dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, pada akhir September 2005 sudah ditemukan 8.251 kasus HIV/AIDS dan Indonesia sudah masuk dalam tahap epidemik (wabah) virus HIV/AIDS bahkan hingga 2010, diprediksikan 5 sampai 10 juta jiwa lagi bakal terinfeksi. Berdasarkan data ini, akhirnya Pemerintah berusaha menanggulanginya melalui kondomisasi, di antaranya mendirikan ATM kondom serta membagi-bagikan kondom di berbagai tempat dan wilayah secara gratis.
Sampai saat ini program kondomisasi BKKBN melalui ATM kondom ini menuai penolakan diberbagai kalangan. Senin (5/12/2005) siang, Belasan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Komisi E DPRD NTB. Mereka menyatakan penolakan adanya pelayanan ATM kondom di Rumah Sakit Bhayangkara NTB, di Ampenan sejak 15 Juli 2005 lalu. Jum’at (20/1/2006) Aliansi Harakah Islam (AHI) yang terdiri dari puluhan ormas di Medan memprotes ATM kondom dan penerbitan majalah Playboy di Indonesia, melalui aksi demo seusai shalat Jumat di Masjid Agung, Jalan Diponegoro, Medan. Menanggapi aksi ini, Pemkot Medan telah meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk tidak memasang ATM Kondom sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan alim ulama. Di Bogor, kebijakan membagikan kondom gratis atau populer disebut ATM Kondom untuk wilayah Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), dipastikan tidak akan ada. "ATM kondom di Kota Bogor dipastikan tidak akan ada, sehingga kebijakan yang dilakukan adalah memberikan secara gratis kepada ’kelompok berisiko tinggi HIV/AIDS," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, dr Triwandha Elan, MPH, saat menjadi pembicara kunci pada acara "Bincang Awal Tahun DPD-BKPRMI" Kota Bogor bertajuk "Mengapa Harus Kondom? Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah", Minggu (15/1/2006). Penolakan senada juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat dan PP Persis kembali menegaskan sikapnya menolak keberadaan ATM kondom, karena dikhawatirkan disalahgunakan untuk pelacuran sebab sarana itu bisa bebas diakses siapa saja. Dua organisasi Islam besar itu juga menyesalkan sikap BKKBN Jabar yang tetap akan memasang ATM kondom di tempat-tempat yang dianggap aman.
Adanya pro-kontra antara pemerintah (BKKBN) dengan berbagai ormas ini dipicu gara-gara perbedaan persepsi mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh ATM kondom ini diantara meraka. Menurut pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dra Amini Mhum, dampak positif dari keberadaan ATM tersebut di antaranya mendekatkan akses pelayanan alat kontrasepsi pada masyarakat dan menurunkan angka penularan penyakit seksual akibat seks bebas terutama HIV/AIDS. Namun, dampak negatifnya adalah memudahkan remaja atau pelajar mengakses alat kontrasepsi tersebut yang dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja atau pelajar. Berdasarkan komentar tersebut dapat diasumsikan bahwa keberadaan ATM kondom ini bisa juga diasumsikan sebagai salah satu anjuran untuk “melegalkan” dan memfasilitasi prostisusi, karena ATM ini bisa diakses oleh siapa saja kalau tidak dikontrol dengan jelas dan hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan kuantitas perzinahan di Indonesia.
Kalau memang pemerintah (BKKBN) menyediakan ATM kondom untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS, tampaknya patut dipertanyakan. Penularan HIV/AIDS karena banyak faktor, di antaranya melalui jarum suntik, tranfusi darah, atau hubungan seks. Artinya, jika HIV/AIDS dihubungkan dengan kondom maka jelas kelihatan arahnya untuk kenyamanan hubungan seks. Pada kenyataannya yang memicu penyebaran HIV/AIDS ini adalah mobilitas masyarakat, terutama wanita penjaja seks dan tumbuhnya lokasi pelacuran baru setelah ditutupnya lokalisasi oleh pemerintah daerah setempat. Penjaja seks komersial (PSK) dan pelanggannya adalah orang yang rentan tertular HIV/AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual).
Berdasarkan data estimasi secara nasional tahun 2003, sekitar 8.000 dari 185. 000-273.000 PSK yang aktif dalam industri seks diduga terinveksi HIV. Pelanggan mereka mencapai 6,6 - 9,6 juta, 32.000 di antaranya diperkirakan terinveksi HIV. Artinya, banyak PSK menderita HIV/AIDS selain pengguna jarum suntik narkoba. Karena banyak penderita HIV/AIDS berasal dari mereka yang melakukan seks bebas dan pelacuran, maka bisa diperkirakan layanan ATM Kondom justru semakin melegalkan pelacuran dan seks bebas di kalangan generasi muda. Fakta ini patut direnungkan. Kalau mencegah penyebaran HIV/AIDS dengan promosi penggunaan kondom, maka layanan ATM Kondom tidak menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru, yakni semakin menjamurnya seks bebas karena orang dengan mudah mencegah kehamilan karena ada layanan ATM Kondom yang mudah dijangkau dan bisa diakses siapa saja. Meskipun menurut BKKBN mesin ini tidak ditempatkan di tempat umum, namun tidak ada yang bisa menjamin penggunanya hanya peserta KB yang sudah menikah.
Lantas apa yang seharusnya dilakukan?. Keberadaan kondom dimasyarakat memang dibutuhkan dan bisa dipakai sebagai salah satu alternatif untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS, namun untuk membuat ATM kondom masih diperlukan pertimbangan dan pemikiran yang lebih mendalam. Kalaupun nanti ATM kondom ini direalisasikan, sebaiknya dibuat suatu sistem registrasi sebelum transaksi, misalnya seleksi batas usia, surat nikah, maupun lain sebagainya, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya, khususnya remaja, pelajar atau anak dibawah umur. Langkah Pemkot Bogor Jawa Barat bisa dipakai sebagai sebuah teladan yang cukup bagus oleh Pemkot-Pemkot lainnya di Indonesia. Pemkot Bogor meniadakan ATM kondom, tetapi mereka membagikan kondom secara gratis kepada ‘kelompok resiko tinggi’ HIV/AIDS, sehingga pembagian atau penggunaan kondom tepat sasaran.
Langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS akan menjadi kontradiksi apabila disatu sisi program kondomisasi digalakkan tetapi dalam konteks yang lain pemerintah membiarkan penyebaran maraknya VCD porno, tabloid, koran, majalah Playboy dan lainnya yang mengantarkan aksi pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu Pemerintah harus mencegah seluruh sarana yang bisa menyebabkan penularan virus ini, seperti mencegah pergaulan bebas (filterisasi budaya barat), menutup tempat pelacuran dan perbaikan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus segera mensahkan RUU tentang pornografi dan pornoaksi, dan sangsi hukum yang berat kepada para pengguna dan pengedar narkoba merupakan jalan yang penting dalam mencegah penyabaran virus HIV/AIDS.
Dari segi pendidikan, penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya HIV/AIDS kepada ‘kelompok resiko tinggi HIV/AIDS’ harus terus dilakukan. Ada baiknya juga bila pendidikan tentang HIV/AIDS dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sedini mungkin sesuai dengan batasan umur siswa dan jumlah jam pendidikan agama disekolah-sekolah harus ditambah karena hal ini bisa memperkuat moral anak. Mengenai ATM kondom, daripada ATM yang aneh-aneh mending diganti ATM cola atau jus saja seperti di Jepang, tinggal masukin uang logam, keluar deh minuman segar, tapi jangan lupa harganya juga harus disubsidi, masak kondom disubsidi tetapi minuman yang bergizi tidak disubsidi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar