Sekolah Murah Vs Sekolah Mahal

By : Farez Mohammed

Suatu hari kita mendengar seorang ibu berkata pada anaknya “Nak kamu harus sekolah yang tinggi biar bisa seperti si Ucok, tetangga sebelah yang jadi PNS, bawa mobil, pake’ dasi dan baju safari tak lupa garuda didada, biar hidup kamu enak, lantas kamu gak susah-susah cari jodoh……

Di tempat lain kita pun mendengar seorang ibu berkata “ Buat apa sekolah tinggi-tinggi? di Indonesia, dokter, menteri dan profesor sudah banyak sekali. Mendingan uang buat biaya sekolahmu ditabungkan aja, buat beli sapi, kambing atau ayam, jadi bisa beranak-pinak dan bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari hari kita, lihat tuh si Oncom, sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi, habiskan banyak uang tapi setelah selesai, dia nganggur dan akhirnya jadi tukang pijat!.

Mencermati hal diatas, patut kita pertanyakan, Mengapa dunia pendidikan kita belum bisa memberikan pencerahan di masyarakat ? padahal upaya perubahan sitem pendidikan kita sudah sering dilakukan perubahan, tetapi mengapa kualitas pendidikannya tidak bisa lebih baik dari negara lainnya!. Jelasnya pendidikan (Sekolah) bukanlah sebuah lembaga untuk mencetak manusia-manusia yang bakal menghuni pabrik, berpenampilan elegan nan sombong apalagi hanya sebatas regenerasi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Lebih dari itu sebenarnya pendidikan (Sekolah) adalah upaya bagaimana memanusiakan manusia dan sekolah harusnya menjadi agen utama penyulut dan penunjang revolusi sosial. Namun pada kenyataannya ternyata dunia pendidikan diposisikan seperti argumen ibu pertama diatas, orang tua menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi dengan harapan ia kelak akan mendapatkan status sosial yang tinggi dimasyarakat, biar kaya raya dan tetek bengek lainnya. Bisa jadi inilah yang dimaksud oleh Ivan Illich, “sekolah itu lebih berbahaya dari nuklir, ia adalah candu! Bebaskan warga dari sekolah”. Pendapat yang lebih tajam dan kontroversial pun pernah diucapkan oleh Bernard Shaw dalam parent and Children, “bahwa dimuka bumi ini tidak ada satupun yang menimpa orang-orang tak berdosa separah sekolah. Sekolah adalah penjara, tapi dalam beberapa hal sekolah lebih kejam ketimbang penjara. Di penjara misalnya, anda tidak dipaksa membeli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara”. Melihat realitas diatas, siapa yang harusnya disalahkan? Manusianya atau sistemnya. sistem itu kan dibuat oleh manusia, tapi disisi lain manusia itu kan menuruti sitem.

Setiap kali ada pesta demokrasi di negeri kita ini, maka di telinga kita akan akrab terdengar ocehan-ocehan para calon legeslatif maupun Bupati, Gubernur dan presiden, bahwa salah satu program ke depan mereka jika terpilih, salah satunya adalah pendidikan (Sekolah) yang murah atau bahkan gratis. Namun pada kenyataannya setelah mereka terpilih, tampaknya ocehan mereka itu hanya sebatas lips servise saja untuk menarik minat masyarakat dengan harapan supaya dipilih, namun saya rasa itu adalah hal yang manusiawi dimata orang yang tak manusiawi, walaupun kita semua sadar bahwa hal tersebut memang sulit untuk diwujudkan. Tetapi bila dalam sebuah negara, dimana biaya pendidikan itu gratis, akankah ada jaminan negara tersebut akan maju? sebagai contoh, Di Aljazair, pendidikan dan kesehatan digratiskan bagi penduduknya, namun hal tersebut justru tidak mencetak generasi yang punya high quality, malahan disana banyak ditemukan generasi pengangguran dan tak berprestasi. Lantas bagaimana kalau biaya pendidikan itu mahal?, atau istilah kerennya adalah komersialisasi pendidikan. Akankah hal tersebut yang ternyata akan mencetak generasi yang berpotensi. Melihat dua sisi berbeda tersebut kita akan coba untuk menganalisanya dari sudut yang aku tak tahu dari mana.

Di kalangan pemerintah, akhir-akhir ini populer sebuah program untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP dan SMA bagi seluruh lapisan masyarakat baik itu yang kaya maupun yang miskin. Ini sesuai dengan UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menegaskan kembali kewajiban pemerintah menanggung biaya pendidikan warga negaranya. Semoga hal ini akan menghasilkan hal yang positif, tetapi tampaknya akan ada dua dampak potensial yang akan dihasilkan oleh pendidikan gratis ini, dan sayangnya dua dampak ini cenderung negatif. Pertama akan terjadi peluang bagi turunnya kinerja sekolah sehubungan dengan dihapusnya insentif pengelola sekolah. Kedua, akan terdapat peluang pelanggaran atas hak-hak pendidikan sebagian masyarakat. Bila pendidikan gratis benar benar diterapkan maka mutu pendidikan kita akan buruk, para guru akan mengajar dengan semau gue, sehingga seorang siswa akan sulit mengembangkan potensinya. Hasil dari mengajar yang tidak cukup untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari, mengakibatkan seorang guru akan mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhannya, mungkin melalui wirausaha dan lain sebagainya, sehingga secara otomatis hal ini menyebabkan konsentrasi dan mutu seorang guru dalam belajar-mengajar akan turun. Lebih parah lagi ada guru yang menjadi penjual buku-buku disekolah tempat dia mengajar, dengan harapan ia akan mendapatkan komisi dari penjualan buku itu. Sedangkan pada dampak yang kedua akan menyebabkan di iklankannya bangku-bangku kosong, dimana ternyata harga bangku-bangku kosong itu jauh lebih mahal dari harga pembuatan bangku itu sendiri.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, APBN untuk pendidikan minimal harus mencapai 20 %, akan tetapi pada kenyataannya pada APBN tahun 2005, anggaran untuk pendidikan hanya mencapai 7,4 % dan pada pembahasan RAPBN pada tahun 2006 alokasi dana untuk pendidikan memang dinaikkan tapi hanya mencapai 8,1 % atau dalam nilai nominalnya Rp 36 Triliun. Lucunya lagi bahwa UU No. 20 tahun 2003 dibuat dan disahkan oleh DPR dan kenyataannya sekarang, DPR pula yang melanggarnya, dan penting dicatat bahwa sebagian besar fraksi dalam DPR mendukungnya. Fenomena diatas memunculkan wacana bahwa pemerintah kita kurang serius dalam memajukan pendidikan bangsa ini, padahal pendidikan adalah hal yang penting dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa maupun negara.

Lantas apa jadinya bila terjadi komersialisasi dunia pendidikan yang marak diakhir-akhir ini. Baru-baru ini telinga kita akrab mendengar keluhan para orang tua sehubungan dengan mahalnya biaya masuk maupun daftar ulang anak mereka di sekolah-sekolah Government Under licensed alias sekolah negeri, bahkan ada salah seorang wali murid yang mengatakan “ saya siap menggadaikan kaki dan tangan saya kalau ada yang mau, supaya anak saya bisa sekolah”. Eko Prasetyo dalam bukunya yang bertajuk “Orang Miskin Dilarang Sekolah” juga memaparkan beberapa fakta kecil mengenai pengalamannya sendiri tatkala mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah. Semula ia diterima dengan santun, tapi begitu menginjak soal biaya sebesar 2 juta rupiah sebagai uang pangkal dan iuran uang bulanan sebesar Rp. 350,000,00 untuk biaya snack dan sesekali wisata ke tempat hiburan, ia lantas menggerutu, betapa mahalnya biaya si kecil agar bisa bernyanyi, berdoa dan mengetahui ejaan. Setelah diamati lebih jauh, ternyata mahalnya sekolah pun berdampak positif, fasilitas-fasilitas penunjang demi kelancaran proses belajar-mengajar akan lebih lengkap, siswa maupun mahasiswa berhak menuntut kepada lembaga pendidikan supaya menyediakan para guru maupun dosen yang bermutu karena mereka membayar mahal dan otomatis hal ini pun akan menyebabkan seorang pelajar akan lebih mampu mengembangkan potensinya karena mereka dibimbing oleh pengajar yang profesional dibidangnya. Disisi lain komersialisasi pendidikan pun ternyata berdampak negatif, komersialisasi ini secara tidak langsung akan menciptakan para kapitalis baru, sehingga harga produk yang mereka ciptakan atau kreatifitas-kreatifitas yang muncul dari otak mereka, harus dibeli dengan harga mahal, hanya karena investasi mereka di dunia pendidikan sangat mahal, otomatis harga barang pun mahal. Komersialisasi yang berujung pada kompleksitas mirip yang terjadi di masa jajahan Hindia Belanda dalam “politik etis” dimana pendidikan tak dimaksudkan sebagai perhatian lebih baik kepada penduduk pribumi melainkan hanya untuk penduduk Hindia Belanda yang bekerja pada belanda.

Berkiblat pada hal-hal diatas, akan menimbulkan sesuatu yang dilematis, disatu sisi kita akan berpikiran bahwa hal ini baik dan hal itu buruk demikian juga sebaliknya, namun sebagai alternatif pilihan, kita akan melihat sebuah sejarah dimana sistem pendidikan yang lazim dipakai disuatu tempat atau negara memang menuai banyak pertentangan. Di amerika serikat, John Dewey (1859-1952) mendirikan sekolah percobaan melawan model sekolah negara yang menekankan pengembangan intelektualisme dan cenderung verbalistik. Guru besar dari Chichago itu mengembangkan pendidikan yang menitik beratkan pengembangan kejiwaan dan sosial, karena menurutnya yang terpenting adalah proses setiap individu untuk berkembang di tengah masyarakat. Jan Lighthart, seorang kepala sekolah menengah di Den Haag Belanda, seperti Dewey, ia pun tidak puas dengan metode belajar pasif dan merasa bahwa pendidikan harus membawa anak-anak mengenal persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupannya. Begitu pula dengan Maria Montesorri yang terusik melihat pendidikan bagi anak cacat yang hanya terarah pada satu aspek saja. Sebagai kritik ia mengembangkan pendidikan yang membangun motivasi atau kemauan anak, sesuai dengan kodratnya. Di India Rabindranath Tagore (1861-1941) mendirikan Shanti Niketan, sebagai perlawanan terhadap pendidikan kolonial Inggris yang hanya ingin menciptakan rakyat jajahan yang penurut dan sedikit terpelajar. Seluruh paradigma pendidikan otoriter di sekolah tradisional dijungkirbalikan oleh Ivan Illich, didalamnya individu hanya dijadikan kuda beban atau domba korban yang melayani kepentingan penguasa dan praktek diskriminasi yang menyingkirkan kalangan tak mampu pun tak dapat dihindarkan. Baginya sekolah tradisional lebih jauh menggebiri kecerdasan dan menjerat kemanusiaan dalam perangkap mekanik, sehingga tak ada pilihan lain kecuali mendirikan masyarakat tanpa sekolah. A.S. Neill mendirikan Sumerhill dimana ia membuat sekolah yang bebas, sekolah tanpa aturan yang mengikat, sehingga kebebasan seorang siswa tidak terbunuh. Di Brasil ada Paulo Freire, titik tolak gagasan Freire adalah kenyataan sosial di Brasil, tempat penindasan bercokol dengan mudah karena ketidak tahuan dan proses pembodohan oleh penguasa. Di Indonesia ada Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa, dimana sekolah ini dikhususkan bagi penduduk pribumi yang tidak mampu dan juga untuk mengurangi tingkat kebodohan kepada para penduduk yang memang di gobklokisasi oleh pemerintah kolonial Belanda.

Berdasarkan uraian diatas, sebenarnya kita akan menemukan dua sisi, dimana sisi yang pertama adalah ingin menciptakan manusia terdidik, sedangkan sisi yang kedua ingin menciptakan manusia bebas, kalau ditanya mana yang lebih baik, apakah manusia bebas atau manusia terdidik? Maka hal tersebut tentu akan menimbulkan jawaban dan persepsi yang berbeda-beda, namun ada baiknya kita mengutip pendapat Max Stiner, sebagai berikut “ Harus dibedakan antara manusia bebas dengan manusia terdidik. Manusia bebas menggunakan pengetahuan untuk memuluskan penentuan pilihan, jika kita gugah gagasan tentang kebebasan dalam diri manusia, maka manusia bebas akan terus menerus membebaskan dirinya sendiri, namun jika kita hanya mendidik manusia, ia akan menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan, dengan cara yang sangat elegan dan terdidik, serta merosotlah ia menjadi jiwa yang membudak”